LSM Gmicak Minta Polres Lamongan Sidak Tambang Galian Di Desa Tlogosadang, Paciran, diduga Belum Memiliki IUP OPK Lengkap
Lamongan | Tambang Galian Di Desa Tlogosadang, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terdapat lokasi tambang batu kapur/batugamping dolomitan yang dikenal sebagai Bukit Kapur Telogo Sadang masih beraktivitas. Minggu 08 November 2026.
Aktivitas penambangan batu kapur menggunakan alat berat (seperti ekskavator/beko) diduga belum memiliki IUP OPK (Izin Usaha Operasi Produksi Khusus) Pengangkutan dan Penjualan serta diduga menggunakan Bahan bakar minyak (BMM) Solar Subsidi yang di lakukan Pembelian dari SPBU / dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum sekitar.
tanpa izin resmi atau di luar aturan hukum di wilayah Kabupaten Lamongan, termasuk kawasan seperti Desa Tlogosadang, Kecamatan Paciran, melanggar ketentuan hukum dan dapat ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.
Dari hasil laporan informasi yang berhasil di himpun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (Gmicak), di lokasi terdapat aktivitas, yang menggunakan alat berat Ekskavator sedang mengeruk hasil tambang dan dinaikan ke Dump Truck kemudian dibawah keluar.
Dikonfirmasi, salah satu warga yang enggan disebut namanya, tidak tau milik siapa? Akan tetapi jika ada urusan, yang mengatasi anggota, ujar.
Lebih lanjut, Oknum Anggota saat di konfirmasi melalui telpon seluler whatsapp 852-7146-55xx belum memberikan tanggapan.
Sementara itu, Supriyanto (ilyas) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (Gmicak)
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Pasal 55 jo Pasal 53):
• Pidana Penjara: Paling lama 6 tahun.
• Denda: Maksimal hingga Rp60 miliar (atau sampai Rp 6 miliar.
Ketua Umum LSM Gmicak (Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi), Supriyanto, gencar mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Kepolisian daerah/ Resor, Polres Lamongan hingga pemerintah daerah untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak), menindak tegas, serta menuntut reklamasi lahan terhadap sejumlah aktivitas tambang galian (seperti galian C, tanah, silika, pasir, dan tambang ilegal lainnya) yang diduga tidak memiliki izin resmi (IUP-OPK). (Tim Sembilan)
