Ketua Umum LSM Gmicak Desak Polisi Sidak dan Buka CCTV SPBU 54.622.01 Sedayulawas, Brondong, Sekali Belanja 2.520 Liter
Lamongan | Penyaluran BBM bersubsidi jenis Solar di SPBU 54.622.01 Sedayulawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, patut dipertanyakan. Pasalnya, sebuah mobil pikap Mitsubishi L300 diduga mengangkut Solar subsidi dalam jumlah besar, bahkan mencapai ribuan liter dalam sekali pengambilan, Minggu (8/11/2026).
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, mobil L300 bernomor polisi L 80XX EQ tersebut terlihat membawa 12 drum. Masing-masing drum diperkirakan berkapasitas 210 liter. Jika seluruhnya terisi penuh, total Solar yang diangkut mencapai 2.520 liter dalam sekali pengambilan!
Angka ini bukan jumlah kecil. Di tengah masyarakat yang masih membutuhkan Solar subsidi untuk menunjang aktivitas ekonomi, pengangkutan dalam jumlah besar menggunakan belasan drum justru menimbulkan tanda tanya besar terhadap pengawasan dan ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi.
Ironisnya, saat dikonfirmasi awak media, salah satu operator SPBU menyampaikan bahwa pengambilan tersebut merupakan kuota untuk sekali pengambilan.
Pernyataan ini justru memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Siapa yang memberikan kuota tersebut? Atas dasar apa pengambilan Solar subsidi hingga 2.520 liter diperbolehkan? Apakah kendaraan dan penerima BBM tersebut telah memenuhi persyaratan? Lantas, untuk siapa Solar sebanyak itu disalurkan?
Jangan sampai istilah kuota menjadi tameng untuk membenarkan praktik penyaluran BBM subsidi yang tidak transparan.
Pemerintah mengalokasikan subsidi energi menggunakan uang negara yang bersumber dari keuangan publik. Karena itu, penyalurannya harus tepat sasaran, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan justru menimbulkan kesan bahwa BBM subsidi dapat diangkut dalam jumlah besar tanpa pengawasan yang jelas.
Jika aktivitas tersebut memang sesuai ketentuan, pengelola SPBU seharusnya berani membuka dasar aturan, dokumen transaksi, identitas penerima, serta peruntukan BBM yang disalurkan.
Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum dan instansi pengawas tidak boleh tinggal diam.
DESAK PERTAMINA DAN BPH MIGAS TURUN TANGAN : Pertamina, BPH Migas, serta aparat penegak hukum didesak segera turun ke SPBU 54.622.01 Sedayulawas untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Termasuk menelusuri rekaman CCTV, data transaksi, penggunaan barcode, kuota pembelian, serta legalitas pengangkutan Solar menggunakan belasan drum tersebut.
Jangan sampai pengawasan hanya sebatas formalitas, sementara dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi luput dari perhatian.
Masyarakat membutuhkan jawaban, bukan sekadar alasan bahwa pengambilan tersebut merupakan kuota.
Subsidi adalah hak masyarakat yang memenuhi ketentuan, bukan komoditas yang boleh diperlakukan semaunya.
M Haidir Ali Pengawas SPBU Brongdong, Lamongan melalui telpon seluler whatsapp 859-1065-169xx saat dikonfirmasi, belum memberikan tanggapan.
Supriyanto (ilyas) Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) – Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (Gmicak) menyoroti dugaan penyalahgunaan serta penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi Solar di SPBU 54.622.01 Sedayulawas, Brondong, Lamongan, pasalnya sekali melakukan pembelanjaan dengan kapasitas besar 2.520 Liter.
LSM Gmicak juga meminta kepada penegak hukum (APH) Polres Lamongan, Polda Jatim, Mabes Polri Menindaklanjuti dan membuka CCTV SPBU tersebut, tujuan utama untuk mencegah dan menindak dugaan penyimpangan serta penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi (seperti solar/biosolar).
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola SPBU maupun instansi berwenang terkait aktivitas pengangkutan Solar tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
