Mojokerto | Jumat 13 November 2026 – Sengketa tanah sawah seluas sekitar 7.200 meter persegi di Dusun Grogol, Desa Dukuhngarjo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, kembali menjadi sorotan. Persoalan sejak 2022 ini menyisakan pertanyaan tentang riwayat tukar guling dan status kepemilikan.
Pihak ahli waris mengklaim tanah yang tercatat dalam Letter C Nomor 42 merupakan warisan orang tuanya. Sementara itu, H. Abd Rokhim mengaku menguasai dan mengelola objek tersebut sejak 1988 berdasarkan kesepakatan tukar guling disertai uang tambahan.
Kesepakatan tersebut disebut diketahui dan disaksikan perangkat Desa Dukuhngarjo serta pihak ahli waris.
Gugatan pihak ahli waris sebelumnya disebut ditolak Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penolakan berkaitan dengan bukti kepemilikan yang dinilai belum cukup kuat. Amar dan pertimbangan putusan tetap perlu diperiksa untuk memastikan duduk perkara secara utuh.
Sejumlah saksi yang mengetahui riwayat transaksi turut dimintai keterangan. Salah seorang saksi yang mengaku pernah bekerja di sawah tersebut menyampaikan, “Aku biyen seng tau kerjo dok sawah iku. Memang tau ngomong, ‘Iyo tak ijolno Abd Rokhim sawahku, mergo kadoan aku nek nang sawah,’” ujarnya.
Keterangan tersebut perlu diuji bersama dokumen dan bukti lain.
PERTANYAAN TERKAIT STATUS SHM
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul klaim bahwa sertifikat hak milik (SHM) atas objek tanah tersebut hilang. Tim media juga memperoleh informasi adanya pengajuan sertifikat pengganti dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: jika objek telah bersertifikat, mengapa gugatan sebelumnya menggunakan Letter C sebagai dasar klaim? Apakah SHM pernah diterbitkan, atas nama siapa, dan bagaimana riwayat dokumennya? Jika diajukan sertifikat pengganti, bagaimana BPN memeriksa riwayat kepemilikan serta memastikan tidak ada sengketa atau klaim pihak lain?
Pemerintah desa juga perlu menjelaskan dasar pemeriksaan sebelum menerbitkan surat keterangan atau rekomendasi administrasi. Surat kehilangan bukan bukti kepemilikan tanah. Penerbitan sertifikat pengganti harus melalui verifikasi dan prosedur pertanahan yang berlaku.
LSM GMICAK DAN KUASA HUKUM TURUT MENGAWAL
Dalam perkara ini, H. Abd Rokhim menempuh jalur hukum dengan didampingi Guruh Agung Wicaksono, S.H. selaku kuasa hukum. LSM GMICAK (Gerakan Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi) turut mengawal untuk mendorong keterbukaan informasi, menelusuri riwayat administrasi tanah, dan memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum.
Tim JejakKasusTV.com akan terus menelusuri dokumen Letter C, riwayat tukar guling, status SHM, serta proses permohonan sertifikat pengganti. Klarifikasi pemerintah desa, pihak ahli waris, BPN, dan pihak terkait diperlukan agar persoalan terang berdasarkan dokumen dan fakta.
PENEGAKAN HUKUM HARUS OBJEKTIF
Sengketa ini menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak semua pihak. Karena itu, setiap klaim dan proses administrasi harus diperiksa secara transparan, profesional, serta tanpa keberpihakan.
JejakKasusTV.com bersama LSM GMICAK akan terus mengawal perkembangan perkara dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.
Fakta harus dibuka, dokumen harus diperiksa, dan kepastian hukum harus ditegakkan. ( Team Silent )
