TUBAN – Pengerjaan proyek pembangunan jalan rigid beton di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, menuai sorotan. Proyek dengan panjang sekitar 850 meter dan lebar 6 meter tersebut diduga mengabaikan aspek transparansi informasi dan keselamatan pengguna jalan.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada Rabu (11/11/2026), tidak terlihat papan informasi proyek yang memuat keterangan sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, maupun waktu pengerjaan. Selain itu, tidak ditemukan garis pengaman (*safety line*) atau pembatas yang memadai di sekitar area pekerjaan.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pengguna jalan yang melintas pada malam hari. Minimnya penerangan jalan di sekitar lokasi semakin meningkatkan potensi bahaya kecelakaan.
Agus, salah seorang warga setempat, menyayangkan kondisi pelaksanaan proyek yang dinilai kurang memperhatikan keselamatan masyarakat. Ia juga mempertanyakan kualitas pekerjaan, khususnya pada bagian lantai dasar atau beton nol (B0) yang menurut pengamatannya terlihat sangat tipis.
“Ini proyek menggunakan anggaran pemerintah, tetapi papan informasi tidak ada dan garis pengaman juga tidak dipasang. Kalau malam sangat membahayakan pengguna jalan, apalagi penerangan di lokasi sangat minim,” ungkap Agus.
Ia juga berharap pihak pelaksana tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi benar-benar memperhatikan kualitas konstruksi dan keselamatan masyarakat.
Transparansi dan Mutu Pekerjaan Perlu Diperiksa.
Tidak adanya papan informasi proyek menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian. Masyarakat berhak mengetahui sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana proyek, serta spesifikasi teknis pembangunan yang menggunakan uang negara.
Sementara itu, dugaan tipisnya lapisan lantai dasar atau B0 juga perlu diperiksa secara teknis oleh pihak terkait. Pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontrak dan standar teknis yang ditetapkan.
Pihak pelaksana maupun dinas terkait diharapkan segera memberikan penjelasan serta melakukan evaluasi di lapangan.
Jangan sampai proyek yang dibiayai uang rakyat justru menyisakan persoalan transparansi, kualitas konstruksi, dan keselamatan pengguna jalan.
Publik berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar jalan yang selesai dibangun.
Reporter: HD/Red*
