Supriyanto (ilyas) Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (Gmicak), Desak APH Tindak Tegas Bos Bos Tambang Galian dan Reklamasi
Sukabumi | Skandal Kasus 74 Lubang Tambang Galian Ilegal di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, menjadi perbincangan publik.
Petugas gabungan menunjukkan bukti hasil penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), tepatnya di Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mencakup penutupan tambang emas ilegal.
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Blok Gunung Bodas, kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, tertibkan melalui patroli gabungan selama lima hari.
Alhasil, petugas menutup 74 lubang tambang ilegal, membongkar sembilan lokasi rendaman emas, hingga melingkari 56 gubuk atau saung yang digunakan untuk aktivitas penambangan dengan cara dibakar. Luas wilayah terdampak yang ditertibkan mencapai sekitar 2.070 meter persegi.
Petugas gabungan Kementerian Kehutanan melalui Balai TNGHS tersebut melakukan Patroli melibatkan unsur TNI, Polres Sukabumi, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, BPBD, PLN, serta masyarakat sekitar. Saat petugas tiba di lokasi, kawasan tersebut sudah ditinggalkan para penambang.
Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, mengatakan penertiban di wilayah kerja Resor PTN Gunung Bodas Seksi PTN Wilayah III Sukabumi ini dilakukan bukan hanya untuk menghentikan aktivitas penambangan ilegal, tetapi juga mengantisipasi ancaman bencana ekologis memasuki musim penghujan.
Menurutnya aktivitas PETI berpotensi memicu kerusakan lingkungan, mulai dari longsor, banjir hingga pencemaran akibat penggunaan bahan kimia dalam proses pengolahan emas.
“Ini merupakan upaya penanganan aktivitas penambangan tanpa izin komoditas emas. Hal ini kami lakukan sebagai mitigasi risiko terhadap bencana ekologis pada musim hujan, dan juga terkait dengan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan PETI,” kata Didid kepada sukabumiupdate.com di lokasi, Jumat (13/11/2026).
“Iya. Salah satu triggernya itu, kalau teman-teman tadi lihat ada wilayah yang longsor, kan, itu akibat efek domino yang dilakukan oleh kegiatan PETI. Dalam hal ini mereka melakukan leukemia. Penggalian yang satu pasti akan menjadi trigger terhadap longsor dan juga banjir,” katanya.
Selain kerusakan fisik hutan, penggunaan bahan kimia berbahaya dalam aktivitas pengolahan emas juga menjadi sorotan utama. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan bahan kimia berupa sianida dan merkuri yang diduga digunakan oleh para penambang ilegal.
Dari hasil penyisiran di lokasi, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 13 pahat, 14 palu, empat cangkul, tujuh blower, satu unit genset, dua pompa celup, 13 gulung kabel, serta berbagai peralatan tambang lainnya.
Petugas juga menyita sianida sekitar satu ons, satu botol merkuri, dan karbon sebanyak 2,5 ons. Selain itu, ditemukan sekitar 30 liter bahan bakar solar yang ditinggalkan di area penambangan.
Buru Pemmodal dan Aktor Intelektual di Balik Tambang Ilegal
Didid menegaskan bahwa penertiban PETI membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Patroli gabungan ini merupakan langkah penindakan sekaligus upaya pencegahan agar aktivitas serupa tidak kembali terulang.
“Kami berharap upaya ini memicu sebuah komunikasi serta mendorong suatu alternatif bagaimana masyarakat yang dalam hal ini dia melakukan kegiatan PETI, ke depan dengan sinergi bersama-sama, kita bisa memberikan solusi alternatif terkait dengan PETI, agar hal ini tidak terulang kembali,” katanya.
Di balik pembongkaran puluhan lubang tambang tersebut, Balai TNGHS juga menyoroti dugaan adanya pihak yang membiayai dan mengendalikan aktivitas PETI. Didid mengungkapkan adanya pusat koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengungkap jaringan, modus operandi, hingga aktor intelektual di balik tambang emas ilegal tersebut.
Menurut Didid, mengungkapkan jaringan tersebut menjadi bagian penting agar penertiban tidak berhenti pada pembongkaran fasilitas tambang, tetapi mampu memutus aktivitas ilegal hingga pihak yang mengendalikannya.
“Jadi, kami ingin memang pada waktu ke depan, kalau saya tidak ingin ada kegiatan yang kita targetkan adalah masyarakatnya. Tapi bagaimana otak dari pelaku ini bisa kita sasar,” tegasnya.
Saat ini, koordinasi terus dibangun bersama kepolisian, kejaksaan, dan instansi penegak hukum lainnya untuk mengurai jaringan PETI di kawasan konservasi. Di sisi lain, Balai TNGHS juga menggencarkan penyadartahuan masyarakat, edukasi lingkungan, serta pemasangan papan larangan di sejumlah titik rawan.
Didid berharap langkah tegas ini mampu melindungi kelestarian hutan konservasi sekaligus mendorong terbukanya alternatif mata pencaharian bagi warga sekitar.
Adanya kejadian tersebut, Supriyanto (ilyas) Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (Gmicak), Desak Pemerintah dan APH, Tindak Tegas Bos Bos Tambang dan melakukan Reklamasi
Tujuan daripada Reklamasi, memperbaiki, menata, dan memulihkan kualitas lingkungan serta ekosistem lahan bekas tambang agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya.
Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari reklamasi tambang:
Memulihkan Fungsi Lingkungan dan Ekosistem: Mengembalikan kondisi tanah, hidrologi, serta habitat flora dan fauna agar alam dapat pulih secara alami.
Mencegah Kerusakan Lebih Lanjut: Mengurangi risiko erosi tanah, bahaya longsor, serta pencemaran air atau lingkungan sekitar akibat lubang dan galian tambang. (Tim Sembilan
