Pengakuan Narasumber Sebut Tebusan Capai Total Rp 60 Juta Per Orang, Dugaan Praktik Serupa Disebut Terjadi di Wilayah Sragen
SRAGEN–NGAWI | — Dugaan praktik permintaan uang dalam penanganan perkara penyalahgunaan obat keras jenis Dobel L atau pil koplo menjadi sorotan. Kali ini, seorang narasumber yang mengaku sebagai warga Sragen menyampaikan adanya dugaan orang tua yang sampai menjual sapi demi memenuhi sejumlah uang yang disebut-sebut sebagai tebusan agar anaknya dapat keluar setelah diamankan terkait perkara narkotika.
Menurut keterangan narasumber, anak tersebut diduga diamankan oleh petugas Polres Ngawi dalam perkara obat keras jenis Dobel L. Narasumber menyebut, orang tua yang bersangkutan harus mengeluarkan uang sekitar Rp15 juta.
Bahkan, menurut pengakuan tersebut, orang tua yang bersangkutan sampai menjual sapi untuk memenuhi permintaan uang tersebut. Namun, informasi mengenai transaksi, pihak penerima uang, serta mekanisme penanganan perkara itu masih perlu ditelusuri dan diverifikasi.
Narasumber juga mengungkapkan dugaan kejadian serupa yang disebut telah berlangsung beberapa waktu lalu di wilayah Sumberlawang, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Dalam keterangannya, satu orang disebut harus mengeluarkan uang sekitar Rp15 juta.
Sementara itu, dugaan serupa juga disebut terjadi di wilayah Denanyar, kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, beberapa bulan lalu. Narasumber mengklaim terdapat tiga(3) orang yang masing-masing diduga ditebus sebesar Rp15 juta, sehingga total uang yang disebut mencapai Rp45 juta.
Lebih lanjut, narasumber menyampaikan bahwa setelah proses tersebut, sejumlah orang diduga diserahkan atau dilimpahkan ke pondok pesantren untuk menjalani rehabilitasi. Namun, narasumber juga mempertanyakan besarnya biaya yang disebut harus dikeluarkan dalam proses tersebut.
Narasumber mengaku banyak laporan dari pemerintah Desa ,dan kepala desa yang sering mengurus kasus pil koplo , dengan di arahkan ke pondok pesantren rehabilitasi ,ujar nya
Publik Minta Transparansi dan Pengawasan
Apabila informasi tersebut benar, tentu perlu ada penelusuran menyeluruh mengenai prosedur penanganan perkara, dasar penetapan rehabilitasi, serta aliran uang yang diduga diminta kepada keluarga.
Penanganan perkara narkotika maupun obat keras harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan prosedur resmi. Rehabilitasi juga harus memiliki dasar asesmen dan administrasi yang jelas, bukan menjadi sarana transaksi di luar ketentuan.
Masyarakat berharap Propam Polri dan instansi pengawas terkait dapat menelusuri informasi tersebut secara objektif apabila terdapat laporan dan bukti pendukung.
Konfirmasi dan Hak Jawab
Hingga naskah ini disusun, informasi tersebut masih berdasarkan keterangan narasumber dan belum menjadi fakta yang terverifikasi. Belum ada konfirmasi resmi dari Polres Ngawi maupun pihak-pihak terkait mengenai dugaan tersebut.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Polres Ngawi, pihak terkait, maupun pengelola lembaga rehabilitasi untuk memberikan penjelasan secara berimbang.
