Dikonfirmasi Ketua Umum LSM Gmicak Masalah Proyek BKKD, Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono, S.E Belum Bisa Berikan Tanggapan
Bojonegoro | Bertempat di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro terdapat Proyek BKKD Desa Donan Disorot Warga, Diduga tidak Sesuai RAB ditemukan dugaan penyimpangan hukum sebuah Proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Bojonegoro tahun 2025/2026, bernilai fantastis, mencapai sekitar Rp 806 miliar yang tersebar di berbagai desa, berfokus pada infrastruktur jalan dan jembatan.
Proyek ini digelontorkan untuk meningkatkan konektivitas desa, dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menekankan kualitas dan transparansi kepada masyarakat, karena proyek pembangunan jalan poros desa dan jembatan beton untuk meningkatkan ekonomi Desa.
Proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Donan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro menjadi sorotan warga setelah ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Proyek pembangunan jalan rigid beton yang baru berjalan kurang dari satu tahun itu dilaporkan sudah mengalami kerusakan, sehingga memicu kecurigaan masyarakat terhadap kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran.
Lembaga LSM Gmicak dan media menemukan indikasi ketidaksesuaian antara pekerjaan di lapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek BKKD. Dugaan tersebut mengarah pada praktik pengurangan spesifikasi pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan Negara.
Temuan ini terjadi pada proyek pembangunan jalan di Desa Donan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur
Temuan lapangan dilaporkan pada 6 Maret 2026 setelah warga menilai kondisi jalan yang dibangun belum genap satu tahun namun sudah menunjukkan kerusakan dalam Proyek tersebut, diketahui dalam pelaksanakan pada tanggal 16 Desember 2025 dengan nilai anggaran lebih dari Rp 2,8 miliar dan dikerjakan pada bulan yang sama.
Proyek tersebut dikerjakan oleh beberapa pihak kontraktor, di antaranya CV Tekat Bangun Sarana dan CV Bangun Enggal. Warga juga menyoroti kurangnya pengawasan dari instansi terkait, mulai dari pendamping kecamatan, hingga dinas teknis di tingkat kabupaten.
Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sejumlah perbedaan mencolok antara spesifikasi dalam RAB dengan realisasi pekerjaan Misalnya:
Lebar jalan tercatat 4 meter dengan panjang sekitar 1,3 kilometer, Lapisan beskos yang seharusnya setebal sekitar 15 cm, di lapangan hanya berkisar 1–2 cm.
Kedalaman setros yang direncanakan 1,20 meter ditemukan hanya sekitar 40 cm.
Panjang besi setros yang seharusnya 1,50 meter ditemukan hanya sekitar 75 cm.
Ketebalan Cor dasar direncanakan 5 cm dan cor utama 15 cm, namun diduga tidak sesuai spesifikasi di lapangan.
Perbedaan tersebut memunculkan dugaan bahwa sebagian anggaran proyek tidak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan disebut-sebut mengalir ke oknum pejabat setempat.
Warga menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama munculnya dugaan penyimpangan tersebut. Instansi pendamping dari kecamatan serta dinas teknis yang seharusnya melakukan pengawasan dinilai tidak menjalankan fungsi kontrol secara maksimal selama proses pembangunan berlangsung.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi tata kelola program BKKD di Kabupaten Bojonegoro. Transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap aturan dinilai sebagai prinsip yang tidak boleh diabaikan dalam pengelolaan dana pembangunan desa.
Sejumlah temuan dan informasi di lapangan tim media dan LSM menduga Proyek tersebut ada penyelewengan anggaran berkaitan dengan kemungkinan tindak pidana korupsi
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 4 hingga 20 tahun serta denda Rp 200 juta hingga Rp1 miliar.
Media ini dan LSM kepada saudara Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Aparat penegak hukum (APH) Polres Bojonegoro, Polda Jatim, Kejaksaan Negeri Bojonegoro khususnya, ada tindakan tegas untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek tersebut (secara terbuka dan objektif).
Proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Bojonegoro tahun 2025/2026 diduga Bertentangan dengan Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ifan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Bojonegoro melalui telpon seluler Whatsapp 0812-3421-0xx dikonfirmasi belum bisa memberikan tanggapan.
Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono, S.E., saat dikonfirmasi melalui telpon seluler Whatsapp 0813-3334-31xx belum memberikan tanggapan. Minggu 08 Maret 2026
Supriyanto (ilyas) Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (GMICAK): Berharap kepada saudara :
1. Presiden RI Prabowo Subianto Djojohadikusumo.
2. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan RI
4. Kapolres Bojonegoro
5. Kejaksaan Negeri Bojonegoro
Dapat mengambil tindakan tegas karena Diduga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 perubahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020).
Sumber Hukum (Source of Law)
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang – Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerinntah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, perubahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020).
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (Tim sembilan)
