BOJONEGORO | Radarbangsatv.com – Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) tahun 2017 di Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, berjalan amburadul.
Dampaknya terjadi pada masyarakat atau pemohon program PTSL itu sendiri, yang sampai saat ini belum juga terselesaikan dengan baik.
Mbah Rohman warga RT 004 RW 001 Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, adalah pemohon program PTSL yang salah satu nya menjadi korban dari ulah oknum perangkat desa tersebut, karena mulai daftar di tahun 2017 sampai detik ini, sertifikat yang diajukan belum kunjung selesai.
Menurut keterangan Kang Mukri, anak dari Mbah Rohman, bahwa tanah yang didaftarkan saat tahun 2017 tersebut, ada dua bidang, dan pada saat itu Mbah Rohman, telah membayar biaya sebesar Rp700 ribu per bidang.
Sehingga dua bidang tersebut membayar sebesar Rp1.400.000, yang anggaran itu diterima oleh Kepala Dusun Gatot dengan bukti sebuah pernyataan yang di bubuhi tanda tangannya sebagai penerima.
“Ya mas, pada tahun 2017 bapak saya yaitu, Mbah Rohman, telah membayar Rp1.400.000 dua bidang tanah yang didaftarkan, dan bayarnya di Balai Desa, dan diterima oleh Kamituwo Gatot, sampai saat ini belum selesai sertifikatnya,” ungkap Mukri, anak dari Mbah Rohman kepada Anggota DPP Lembaga Aliansi Indonesia KGS, pada tanggal 13-04-2021 di kediamannya”. Rabu (28/4/2021).
Menurut keterangan Kepala Dusun Gatot saat dikonfirmasi oleh anggota DPP LAI KGS melalui via Wa menyampaikan, bahwa kepengurusan program itu dilakukan oleh Jogoboyo, dan pihaknya akan mengklarifikasinya.
“Ya mas, punya e siapa mas yang pean tanyakan?. Itu yang mengurusi Pak Jogoboyo mas, nanti saya klarifikasi ya,” ungkap Kamituwo Gatot.
“Dalam minggu depan ini panitia akan ke BPN, nanti saya ksbari lagi mas,” imbuh Gatot kepada anggota LAI KGS melalui via whatshap nya, Rabu (28/4/2022).
Mendengar keterangan yang diutarakan oleh Kamituwo tersebut, maka anggota DPP LAI KGS, segera mengklarifikasi ke Jogoboyo, dan menurut keterangan Jogoboyo, bahwa memang belum jadi, karena masih ada pembenahan dari pihak BPN.
“Punyae sopo mas sing pean takokne, ya memang belum jadi mas karena masih ada pembenahan berkas dari pihak BPN,” ungkap Jogoboyo.
Secara terpisah, anggota DPP LAI KGS, telah menghubungi dan menyampaikan perihal tersebut, kepada Kepala Desa Wotanngare Yaci, yang pada intinya ada apa dan kenapa kok ada perangkat desa yang bekerja tidak sesuai porsinya seperti itu?.
“Mas mohon maaf ya, saya tidak tahu dan saya tidak ikut campur, karena itu terjadi sebelum masa pemerintahan saya,” ungkap Kades Wotanngare Yaci via WA.
Dari keterangan beberapa pihak yang terkait bisa di ambil kesimpulan, bahwa pada intinya pelaksanaan program pemerintah tentang PTSL, di Desa Wotanngare, tidak berjalan mulus sesuai dengan peraturan SKB 3 menteri, yang pada dasarnya biaya yang seharusnya adalah Rp150.000 tetapi ini menjadi Rp 700 ribu per bidang, bahkan itu program sudah tahun 2017 sampai detik ini tidak terselesaikan.
Yang perlu di garis bawahi, bahwa program PTSL ini seharusnya pihak Panitia PTSL lah yang lebih berwenang, akan tetapi kenyataan yang terjadi malah para perangkat desa yang telah mengatur nya. Dari harga yang sesuai ketentuan SKB 3 Menteri hanya Rp 150.000 malah di jadikan Rp 700 ribu, bahkan banyak yang belum slesai, apakah perangkat desa boleh merangkap sebagai panitia PTSL?.
Dengan adanya kejadian hal semacam ini telah membuat susah warga atau masyarakat pemohon, maka dengan ini, Lembaga Aliansi Indonesia KGS meminta kepada pihak terkait, baik dari pihak perangkat desa di Desa Wotanngare, pihak penegak hukum di wilayah Bojonegoro, maupun dari pihak BPN untuk membantu menyelesaikan apa yang menjadi hak dari pada para pemohon tersebut, dan apabila ada pihak terkait yang melakukan penyelewengan mohon agar penegak hukum yang berwenang untuk menindaknya. (Tim Pria Sakti Perkasa)
