Lamongan | Bertempat di Wilayah Hukum Polres Lamongan, Polda Jatim diduga telah terjadi dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dan pemalsuan tanda tangan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Lembaga usaha desa yang didirikan dan dikelola bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mengelola potensi, aset, dan jasa pelayanan, dengan tujuan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan desa.
Bahwa, BUMDes berbadan hukum, didirikan berdasarkan peraturan desa, dan modalnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.
Karakteristik dan Fungsi BUMDes:
Pengelola Potensi: Mengoptimalkan aset dan sumber daya lokal (pertanian, wisata, jasa).
Badan Hukum Resmi: Merupakan lembaga resmi yang diakui pemerintah, memperkuat posisi ekonomi desa.
Tujuan Sosial dan Komersial: Berfungsi meningkatkan PADesa (Pendapatan Asli Desa) sekaligus memberikan pelayanan sosial (bisnis sosial/penyewaan).
Bahwa, Pemerintahan Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur diduga bergejolak dengan adanya oknum Ketua Kelompok Rebuloh Maju 1 yang melakukan pinjam uang sekitar Rp. 150.000, 00 (seratus juta) rupiah di Bumdesma Gajah Mada Abadi Lkd Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan.
Bahwa, Berdasarkan Surat Kuasa Pemadatangan SPK
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami para anggota Kelompok Rebuloh Maju 1 Alamat Desa Kedunglerep, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jatim.
Nama :
1. Anggrifa Ainur Rohma
2. Siska Devi N
3. Pujiati
4. Prianti
5. Bumarlik
6. Dwi Wahyuni
7. Asminah
8. Puji Andriani
9. Mustri
10. Sundari
11. Endang
12. Titik Susliowati
13. Mialun
14. Eva Hidayatin
15 lusmuati
16.Maysin Astutik
17. Siti Kholimatun
Memberikan kuasa sepenuhnya kepada pengurus kelompok :
1. Anggrifa Ainur Rohma Jabatan Ketua
2. Siska Devi Nuraini Jabatan Sekretaris
3. Pujiati Jabatan Bendahara
Untuk menandatangani surat perjanjian kridit (SPK) dan seluruh perjanjian sebagai sebagai bagian yang tidak berkaitan dengan pemberian kuasa ini, kami seluruh anggota kelompok Rebuloh Maju 1, Rebuloh menyatakan menanggung segala resiko dan tanggung jawab yang muncul Akibat yang ditandatanganinya surat perjanjian
Bumdesma Gajah Mada Abadi Lkd
Bahwa, Berdasarkan pengaduan yang diterima Supriyanto (iyas) Ketua Umum Lembaga Suwdaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (GMICAK), Tim Sembilan LSM akan melakukan Konfirmasi ke berbagai pihak, demi kebenaran, transportasi agar tidak ada lagi pihak yang di rugikan.
Bahwa, Dugaan ada tanda tangan anggota yang di palsukan, dan Menggunakan uang Pinjaman demi kepentingan Pribadi.
Sementara itu, Anggrifa Ainur Rohma Jabatan Ketua Rebuloh Maju 1 saat di konfirmasi melalui telpon seluler WhatsApp 0852-3309-65xx belum ada tanggapan senin 09 Maret 2026.
Kesimpulan : Patut Diduga melanggar Undang-Undang Pidana
Sumber Hukum (Source of Law)
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang – Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerinntah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor): Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Senin 09 Maret 2026
Labih lanjut Supriyanto (ilyas) Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (GMICAK): Berharap Kepada Saudara :
1. Bupati Lamongan
2. Polres Lamongan
3. Camat Modo, Kabupaten Lamongan
4. Ketua Kelompok Bumdesma Gajah Mada Abadi Lkd
5. Kepala Desa Kedunglerep Saudara Bapak Supriadi
Dapat bekerjasama untuk memberikan dukungan baik berbentuk informasi maupun penegakan hukum secara transparansi kepada dugaan kasus penyalahgunaan wewenang jabatan dan pemalsuan tanda tangan anggota. (Tim Sembilan)
