Mojokerto | Dugaan kejanggalan transaksi jual-beli tanah sawah warisan di Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, menjadi sorotan. Transaksi senilai sekitar Rp 800 juta tersebut dipertanyakan keluarga ahli waris, terutama terkait mekanisme pengalihan hak, pelibatan anak di bawah umur, serta sejumlah biaya yang dibebankan.
Persoalan bermula ketika Hidayah, anak pertama pasangan almarhum Sunarto alias Bagong dan Umihanik, Warga Dusun Grogol, Desa Dukuhngarjo, mempertanyakan status tanah sawah peninggalan orang tuanya di Desa Gading.
Menurut Hidayah, sebelum meninggal dunia, Sunarto telah menyelesaikan persoalan pembagian warisan dengan memberikan uang bagian (susukan) kepada saudara-saudaranya. Namun, pihak keluarga lainnya menyebut tanah tersebut masih menjadi hak bersama sejumlah ahli waris.
Setelah negosiasi keluarga, tanah sawah akhirnya dijual sekitar Rp 800 juta. Persoalannya, menurut keterangan keluarga, transaksi dilakukan di Kantor Desa Gading, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, Jatim dengan disaksikan Kepala Desa dan Perangkat serta administrasi Desa.
Anak usia 3 dan 8 Tahun turut Cap Jempol : Hal paling krusial adalah keterlibatan dua anak di bawah umur, masing-masing berusia 3 tahun dan 8 tahun, yang disebut turut membubuhkan cap jempol dalam proses transaksi tanah warisan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: siapa yang mewakili kepentingan kedua anak tersebut? Apakah terdapat persetujuan wali, dokumen perwalian, atau penetapan pengadilan apabila dipersyaratkan?
Pengalihan hak atas tanah yang menjadi bagian anak di bawah umur harus memperhatikan kewenangan pihak yang mewakili serta perlindungan kepentingan anak. Karena itu, dokumen persetujuan, identitas penandatangan, dan proses peralihan hak perlu diperiksa untuk memastikan terpenuhinya ketentuan hukum.
Adapun biaya rincian dan Pemotongan Uang : Berdasarkan keterangan Hidayah, dari uang yang diterimanya sebesar Rp 205 juta terdapat rincian pemotongan sebagai berikut:
1. Biaya kewarisan : Rp50 juta.
2. Biaya desa dan camat: Rp20 juta.
3. Biaya sewa : Rp50 juta.
4. Pengembalian DP : Rp20 juta.
5. Makelar P. Baron : Rp14 juta.
6. Makelar P. Slamet : Rp14 juta.
7. P. Lurah/Kades : Rp13,3 juta + Rp8,7 juta.
8. Pajak keterlambatan enam tahun : Rp2,2 juta.
Total pemotongan mencapai Rp192,2 juta. Jika dikurangi dari Rp 205 juta, seharusnya tersisa Rp12,8 juta. Namun, keluarga menyebut sisa uang yang diterima Rp 21,5 juta. Terdapat selisih Rp 8,7 juta yang masih perlu diklarifikasi.
Biaya kewarisan Rp 50 juta dan biaya Desa, Camat Rp 20 juta menjadi perhatian khusus. Keluarga mempertanyakan dasar penarikan, pihak penerima, serta bukti administrasi dan pertanggungjawabannya.
Kades Gading : Sudah sesuai Kesempatan : Untuk keberimbangan pemberitaan, tim media menghubungi Kepala Desa Gading melalui telepon pada Selasa (10/11/2026).
Kepala Desa menyampaikan, “Semua sudah sesuai kesepakatan dan Hidayah menyetujuinya,” ujarnya.
Meski demikian, penjelasan mengenai prosedur pelibatan anak, biaya kewarisan, serta biaya desa dan camat masih perlu diperjelas. Penyebutan nama juga memerlukan konfirmasi langsung dari pihak Kecamatan.
LSM Gmicak Siap mengawal : Saat ini, Hidayah meminta bantuan dan pendampingan tim media Jejakkasustv.com bersama LSM Gmicak (Gerakan Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi) untuk menelusuri dugaan kejanggalan tersebut.
Pengawalan difokuskan pada pemeriksaan dokumen waris, persetujuan ahli waris, keabsahan perwakilan anak di bawah umur, prosedur jual-beli, peralihan hak, serta transparansi biaya transaksi.
Tim media dan LSM Gmicak berharap instansi berwenang dapat memberikan perhatian dan melakukan pemeriksaan secara objektif demi memastikan seluruh hak ahli waris, khususnya anak-anak, terlindungi.
Hingga berita ini diterbitkan, ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi Kepala Desa Gading, Camat dan pihak terkait. (Tim Sembilan)
