Indramayu l Radarbangsatv.com – Pilkada Indramayu 2024 harus mengambil spirit pelajaran dari unjuk rasa massif rakyat yang menolak keras revisi UU pilkada bahwa ternyata rakyat protes keras tidak hanya soal urusan “isi perut” dan kenaikan “harga harga”.
Rakyat terpanggil turun ke jalan justru karena terganggu kolektivitas kesehatan batin dan nalar sehatnya oleh tingkah laku pemimpin yang “nihil” nilai luhur demokrasi, bermental otoriter dan berperilaku “oligarkhis”.
Pilkada Indramayu 2024 harus mengambil pelajaran dari spirit unjuk rasa di atas bahwa demokrasi bukan sekedar urusan “teknis pilihan” dalam proses kontestasi pilkada, lebih dari itu, demokrasi hadir untuk mencegah praktek “binatangisme politik” dan “Marcivillian politics”, yakni politik menghalalkan segala cara.
Itulah pentingnya menjaga nilai nilai demokrasi dalam kontestasi pilkada Indramayu 2024. Pilkada sebagai sub sistem demokrasi mengutip Francis Fukuyama adalah “jalan politik mulia dan beradab”, jalan kebahagiaan batin bebas untuk memilih.
Demokrasi tidak boleh hanya dimaknai soal teknis “pilihan rakyat” dengan segala rekayasa “akal bulus”. Demokrasi dalam “makna aslinya” adalah tentang nilai nilai kesetaraan hak hak politik sipil dan nilai nilai keadilan.
Praktek demokrasi “culas” dan abai pada nilai nilai luhur demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin “uncivil state”, mengutip istilah Manuel Kasepo, seorang ilmuan politik, yakni pemimpin “preman bernegara”, kekuasaan dikelola dengan cara “preman”.
Bahaya seorang pemimpin hasil produksi “keculasan” demokrasi adalah mementingkan hasil akhir tapi prosesnya menghalalkan segala cara, tidak penting nilai nilai kemuliaan, keadaban dan keadilan dalam proses politik.
Pemimpin produk “keculasan” demokrasi cenderung “membunuh” kemuliaan nilai nilai demokrasi, prinsip “chek and balance” dengan lembaga legislatif dan kontrol publik “diamputasi”, birokrasi sebagai layanan publik “disulap” menjadi “budak budak politik” bekerja di bawah bayang bayang ancaman.
Partisipasi masyarakat sipil berubah menjadi rekayasa dan mobilisasi politik, di kepala nya hanya bagaimana “lawan” politik ditaklukkan dan rakyat hanya “kumpulan” massa cukup dihargai dengan indeks harga “sembako”, bukan nilai martabat kemanusiaannya.
Kontestasi pilkada Indramayu 2024 harus diarahkan menolak pemimpin hasil pabrik “keculasan” demokrasi tersebut di atas.
Caranya mari bersama sama tumbuhkan “meaning full participation”, partisipasi publik secara bermakna dalam kontestasi pilkada Indramayu 2024 untuk melahirkan pemimpin dari “rahim” demokrasi sebagai sistem politik yang memuliakan martabat dan hak hak sipil warga negara.
Itulah pesan dari unjuk rasa penolakan publik atas revisi UU pilkada bahwa rakyat tidak sekedar harus dilindungi hak hak “isi perutnya”, lebih dari itu, terpenuhi kebahagiaan batin hak pilihnya secara bebas dan independen.
Wassalam.
Editor : Zaseda
Sumber : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan
