Tuban | Pelaksanaan proyek peningkatan saluran drainase dan trotoar di Jalan Majapahit, Kelurahan Sidorejo, Kabupaten Tuban, mulai menjadi sorotan. Proyek yang menelan anggaran lebih dari Rp3,3 miliar dari APBD Kabupaten Tuban melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2026 tersebut diduga belum sepenuhnya memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Hasil penelusuran lapangan yang terekam dalam dokumentasi foto memperlihatkan sejumlah kondisi yang patut mendapat perhatian serius. Di antaranya, pekerjaan penggalian saluran drainase yang terbuka di sisi jalan, material bongkaran yang berserakan, serta pengamanan area pekerjaan yang terlihat masih terbatas.
Bahkan, pada salah satu titik pekerjaan, terlihat galian memanjang di sisi bangunan umum dan warga dengan kondisi tanah dan material bekas pembongkaran berada di sekitar area tersebut. Sementara itu, pada titik lainnya, sebuah alat berat jenis excavator tampak beroperasi di dekat badan jalan dengan area pekerjaan yang berdekatan langsung dengan aktivitas lalu lintas masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pelaksanaan proyek sudah memenuhi standar keselamatan kerja dan memberikan perlindungan memadai bagi masyarakat yang setiap hari melintas di kawasan tersebut?
Pengamanan proyek jangan sekadar formalitas
Dalam dokumentasi yang diperoleh terlihat pembatas berwarna kuning-hitam dipasang memanjang di sekitar area galian.
Namun, keberadaan pembatas tersebut perlu dievaluasi, apakah sudah cukup untuk mencegah masyarakat maupun pengguna jalan terperosok ke dalam lubang pekerjaan.
Terlebih, pekerjaan drainase berada di kawasan yang berdekatan dengan fasilitas kantor, Rumah sakit, Pasar, permukiman, bangunan warga, serta jalur lalu lintas kendaraan.
Galian terbuka tanpa pengamanan yang memadai berpotensi menimbulkan kecelakaan. Risiko tersebut tidak hanya mengancam pekerja proyek, tetapi juga pengendara sepeda motor, pejalan kaki, anak-anak, dan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Papan peringatan bertuliskan “Hati-hati Ada Tumpukan Material” juga terlihat di sekitar lokasi. Namun, peringatan mengenai tumpukan material saja belum tentu cukup untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai potensi bahaya akibat pekerjaan konstruksi.
Pengamanan idealnya mencakup pembatas fisik yang memadai, rambu peringatan yang mudah terlihat, penerangan pada area berbahaya ketika malam hari, pengaturan lalu lintas, serta akses aman bagi masyarakat.
K3 bukan pelengkap administrasi proyek
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan sekadar kewajiban administratif yang hanya dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan pekerjaan.
K3 merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyedia jasa konstruksi untuk memastikan seluruh aktivitas pekerjaan berlangsung aman, baik bagi tenaga kerja maupun masyarakat di sekitar lokasi.
Ketentuan mengenai keselamatan konstruksi antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021.
Selain itu, ketentuan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Karena itu, pelaksanaan proyek dengan nilai miliaran rupiah semestinya diimbangi dengan penerapan standar keselamatan yang serius dan terukur.
Jangan sampai pembangunan infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menghadirkan ancaman keselamatan akibat lemahnya pengamanan lokasi pekerjaan.
Anggaran miliaran rupiah, kualitas pengawasan harus sepadan
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tuban, melalui Bidang Cipta Karya.
Berikut identitas pekerjaan sebagaimana tercantum pada papan proyek:
Nama pekerjaan : Peningkatan Saluran Drainase dan Trotoar Jalan Majapahit.
Lokasi: Kelurahan Sidorejo, Kabupaten Tuban.
Nomor kontrak: 602.1/792/PPK.CK.PAPBD/414.103.3/2026.
Nilai anggaran: Rp 3.337.844.000.
Sumber Dana : PAPBD.
Kontraktor pelaksana: CV Sumber Anugrah Illahi.
Waktu pelaksanaan: 28 Oktober 2026 sampai dengan 26 Desember 2026.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp3,3 miliar lebih, publik tentu berharap pekerjaan dilaksanakan secara profesional, tepat mutu, tepat waktu, dan mengutamakan keselamatan.
Di sinilah peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta dinas teknis terkait menjadi sangat penting.
Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada progres fisik dan penyelesaian pekerjaan. Aspek keselamatan konstruksi, kualitas pekerjaan, pengelolaan material, serta perlindungan terhadap masyarakat juga harus menjadi bagian dari evaluasi rutin.
DPUPR Tuban dan kontraktor perlu memberikan penjelasan
Atas kondisi yang terekam dalam dokumentasi tersebut, mendorong Dinas PUPR dan PRKP Kabupaten Tuban, khususnya Bidang Cipta Karya, untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Pihak kontraktor pelaksana, CV Sumber Anugrah Illahi, juga perlu memberikan penjelasan mengenai penerapan standar K3 di lapangan.
Sejumlah hal yang patut diklarifikasi antara lain:
Apakah proyek telah memiliki dan menerapkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sesuai ketentuan?
Apakah pekerja telah dilengkapi alat pelindung diri (APD) sesuai risiko pekerjaan?
Apakah seluruh area galian telah dilengkapi pembatas dan rambu pengaman yang memadai?
Bagaimana sistem pengamanan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung?
Apakah tersedia petugas yang bertanggung jawab mengawasi keselamatan di lokasi?
Bagaimana langkah antisipasi terhadap potensi kecelakaan, khususnya pada malam hari?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa pekerjaan yang menggunakan uang negara benar-benar dilaksanakan sesuai standar yang berlaku.
Sementara itu, Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR-PRKP) Kabupaten tuban
Jangan menunggu korban baru dilakukan evaluasi
Pembangunan drainase dan trotoar merupakan kebutuhan penting untuk mendukung sistem pengendalian air serta kenyamanan fasilitas pejalan kaki.
Namun, tujuan pembangunan tidak boleh mengesampingkan keselamatan manusia.
Jangan sampai proyek yang dimaksudkan untuk memperbaiki fasilitas umum justru menimbulkan persoalan baru karena pengamanan pekerjaan kurang diperhatikan.
kita memandang persoalan ini bukan semata-mata kritik terhadap kontraktor, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan, dan keselamatan masyarakat harus berjalan beriringan.
Sebab, keberhasilan sebuah proyek tidak cukup diukur dari seberapa panjang saluran drainase yang dibangun atau seberapa cepat pekerjaan diselesaikan.
Keberhasilan juga harus diukur dari seberapa aman proses pembangunan itu berlangsung tanpa membahayakan pekerja maupun masyarakat.
Kita akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang konfirmasi kepada Dinas PUPR dan PRKP Kabupaten Tuban, PPK, konsultan pengawas, maupun kontraktor pelaksana guna memperoleh penjelasan berimbang terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Samiun Mandor Proyek melalui telp sekuler Whatsapp 0813-5943-13xx saat di konfirmasi belum bisa memberikan tanggapan. Kamis 19 November 2026.
Supriyanto (ilyas) Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (Gmicak) : Minta Aparat Penegak Hukum (APH), Kepada Yth : Saudara Presiden RI Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Menteri Keuangan RI, Bupati Tuban, Ka, aparat penegak hukum (APH) untuk ikut mengontrol tuntas dugaan penyimpangan dan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) proyek diatas. (Tim Sembilan)





