Aceh Barat, 1 Juni 2025 – Dugaan pungutan liar (pungli) di SMK Negeri 2 Meulaboh, Aceh Barat, telah memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Berdasarkan laporan yang diterima, pungli tersebut diduga telah berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan pihak sekolah.
Kepala Sekolah dan Komite Diduga Terlibat. Informasi yang diperoleh dari tim liputan news bidik.com mengindikasikan bahwa Laporan tersebut menyebutkan kepala sekolah dan komite sekolah diduga terlibat dalam pungli tersebut. Dugaan ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pungli tersebut telah menjadi praktik yang umum di sekolah tersebut.
Tim Saber Pungli Diminta Bertindak. Masyarakat Aceh Barat meminta Tim Saber Pungli untuk segera bertindak dan mengusut tuntas kasus pungli di SMK Negeri 2 Meulaboh. Mereka berharap bahwa pungli tersebut dapat dihentikan dan pihak-pihak yang terlibat dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Pengusutan kasus pungli di SMK Negeri 2 Meulaboh ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain di Aceh Barat untuk tidak melakukan praktik pungli. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) telah memberikan wewenang kepada Tim Saber Pungli untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti kasus pungli di berbagai sektor.
Bupati Aceh Barat Diminta Turut Bertindak. Masyarakat Aceh Barat juga meminta Bupati Aceh Barat, Tarmizi, untuk turut bertindak dan mengusut tuntas kasus pungli di SMK Negeri 2 Meulaboh. Mereka berharap bahwa Bupati dapat bekerja sama dengan Tim Saber Pungli dan dinas terkait untuk memastikan bahwa pungli tersebut dapat dihentikan dan pihak-pihak yang terlibat dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kepala Sekolah Tidak Menanggapi. Saat dikonfirmasi dengan kepala sekolah tersebut melalui pesan via WhatsApp, tidak mendapatkan tanggapan.
Dengan demikian, kasus dugaan pungli di SMK Negeri 2 Meulaboh diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Aceh Barat untuk memastikan bahwa pendidikan di Aceh Barat dapat berjalan dengan baik dan bebas dari praktik pungli.
