RadarbangsaTV.com | Sumut
Mabes Polri bersama Dewan Pers gelar sosialisasi terkait peran dan kerja sama dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) Selasa (07-02-2023)
Dalam bab sosialisasi yang di selenggarakan Dewan Pers bertempat di Hotel Santika Dyandra yang di hadiri Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang mewakili Kapolri, Karowasidik Bareskrim Polri Brigjen Pol Iwan Kurniawan, Prof Bagir Manan, Kabidhumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi beserta pejabat Dewan Pers.
Kadivhumas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Polri mendukung perlindungan kemerdekaan pers.
“Peran pers sebagai pilar ke empat sangat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional.
Melalui pers, informasi terkait pembangunan dapat terdistribusi dengan mudah dan cepat dan eksponensial , yang membacakan amanat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Menurutnya, adanya ruang digital saat ini sungguh diminati masyarakat sebagai wadah untuk mengekspresikan pendapat dan aktivitas lainnya sehingga muncul di sejumlah platform di media sosial (medsos).
Dedi menyatakan bahwa peran media dalam menyalurkan informasi dan memberikan literasi harus selalu berpedoman pada aturan baik Undang-Undang Pers, etika jurnalistik serta lainnya.
“Untuk menjalankan aturan itu Polri dan Dewan Pers bersepakat menjalin kerjasama ditandai melalui Nota Kesepahaman No: 03/DP/MoU/III/2022 atau Nomor NK/4/III/2022 tentang Ko’ordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakkan Hukum Mengenai Penyalahgunaan Profesi Wartawan,” ungkapnya.
“Nota kesepahaman ini dimaksud untuk menjadi pedoman bagi Polri dan Dewan Pers dalam berkolaborasi meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita,” ujar jenderal bintang dua tersebut.
Dedi juga berharap, sosialisasi peran kerjasama Dewan Pers dan Polri dalam perlindungan kemerdekaan pers yang digelar ini meningkatkan literasi kepada masyarakat terkait maraknya pemberitaan sehingga masyarakat memiliki imunitas dalam mengonsumsi segala bentuk informasi.
“Terlebih lagi memasuki tahun politik akan terjadi peningkatan berita hoax, kampanye hitam, politik identitas dst.
Yang di Harapan kita semua mampu dan mau menjadi bagian dalam menjaga peradaban ” .ungkapnya
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Ninik, menyebutkan kerja sama antara Polri dengan Dewan Pers tentang perlindungan kemerdekaan pers karena seringkali muncul fenomena penyalahgunaan profesi wartawan terlebih memasuki tahun politik.
“Dengan adanya sosialisasi tentang perlindungan kemerdekaan pers dapat meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita
Pada kesempatan itu Akademisi yang juga mantan Ketua Dewan Pers, Prof Bagus Manan juga menambahkan bahwa kemerdekaan pers merupakan ukuran peredaran suatu bangsa
Dimana pada waktu itu semangat reformasi 1998 merebut kembali kebebasan.
“Ada 12 pendekatan etik memperkuat ” Good governance yakni tidak mementingkan diri sendiri, integritas, objektif, tanggung jawab, terbuka, jujur, dedikasi, terpercaya, ta’at hukum, dan kemempinan yang baik serta cara-cara baik dengn dasar kebajikan “. bebernya.
Maka dari semua itu yang harus dimiliki kita bersama adalah etika menjadi sesuatu yang terdepan dan merupakan standar kebaikan di ruang publik,” pungkasnya
(AR)
