Dalam Rangka Penyampaian Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2023 Digelar Dalam Sidang Paripurna.
Tulungagung | Randar Bangsa TV.Com – Kabupaten Tulungagung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Rapat yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 05/06/2024
Rapat dihadiri oleh Bupati PJ Heru suseno, para anggota DPRD, serta sejumlah pejabat daerah.
Dalam keterangan , PJ Bupati Tulungagung menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBD merupakan instrumen penting dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tulungagung . Pertanggungjawaban pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan keterbukaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Bupati Heru .sedangkan untuk peraian WTP itu kami juga berterima kasih pada pemerintahan sebelum nya, kami kan tinggal melanjutkan saja kebijakan Bupati yang dulu pungkas nya
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung,”Marsono S.sos menyatakan bahwa rapat paripurna ini merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif dan efisien. Ia mengharapkan masukan konstruktif dari seluruh anggota dewan untuk menyempurnakan Ranperda yang telah disampaikan.
“DPRD akan melakukan pembahasan secara mendalam terhadap Ranperda ini, dengan melibatkan seluruh komisi dan fraksi yang ada. Tujuan utama kita adalah memastikan bahwa anggaran yang telah digunakan benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,”Paparnya Marsono.
Lebih lanjut Marsono mengatakan serapan yang mencapai 90 persen lebih itu merupakan hal baik,sedangkan untuk teknis nanti kita kaji bersama,sedangkan yang terjadi di lapangan kita jadikan spirit kedepan lebih maksimal lagi pemanfaatan dan kemanfaatan untuk rakyat.
jadi catatan kita,terutama hari ini yang kita gunakan selalu insfratruktur,padahal program lain harus dikaji lagi tentang tarap hidup masyarakat yang masih di kelas menengah ke bawah yang masih terdampak covid ungkaonta.
saat di singung asfek APBD tahun lalu Marsono mengatakan, semua sudah tersentuh cuman optimalisasi nya yang perlu di tingkatkan spirit dan motivasi karena banyak hal yang lain kayak hari ini komunitas disabilitas belum di angkat,karena sarana dan prasarana untuk bangkit secara ekonomi, itu contoh nya hanya contoh skala kecil,karena tahapan kedua harus ada peningkatan dari sisi serapan serta aplikasi kebijakan di lapangan. Tegasnya Marsono.
Diharapkan, setelah melalui tahapan pembahasan dan penyempurnaan, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Ari A)
