Oknum Anggota PWI Majalengka Diduga Tidak Paham Undang-Undang Pers

MAJALENGKA I Radarbangsatv.com -“Mulutmu Harimaumu” yang kata pengertiannya adalah, hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata, baik itu yang langsung keluar dari mulut, ataupun melalui tulisan. Karena dengan perkataan, bisa menjadi baik, bahkan juga bisa menjadi bermasalah.

Seperti halnya yang telah terjadi kepada pihak pihak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, terkait permasalahan akhir-akhir ini.

Bacaan Lainnya

Belakangan ini santer berita tentang permasalahan “Jalan Rabat Beton” yang berada di komplek Sumur Bandung, Desa Dawuan, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka, yang diduga bermasalah, dikarenakan pekerjaan baru selesai beberapa bulan saja, ternyata rabat beton tersebut, sudah banyak yang rusak.

Pemberitaan ini dipublikasikan oleh media online matamaja.com dengan judul “Pembangunan Rabat Beton Diduga Sarat Korupsi” tertanggal 25 Maret 2021.

Ternyata pemberitaan ini, mengundang reaksi Pemerintahan Desa (Pemdes) Dawuan, merasa gerah, karena menurutnya pemberitaan tersebut tidak benar dan tanpa konfirmasi dahulu.

Dan kemudian pihak Pemdes Dawuan mengirimkan surat Hak Jawab Dan Hak Koreksi Pemberitaan, kepada Pimpinan Media Matamaja.com tertanggal 28 Maret 2021 dengan Nomor 005/23 – Desa, yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Kades) Dawuan Abdul Rohiman Baehaki, S.Sy.

Namun ternyata dalam isi surat tersebut bukannya fokus terhadap hak jawab dan koreksi saja, malahan terkesan melebar sampai membahas tentang legalitas hukum media matamaja.com dan diduga kuat pihak Pemdes Dawuan tidak memahami Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Seperti dalam pernyataan surat tertulis
“Terlebih setelah kami menelusuri di situs resmi Dewan Pers, media
matamaja.com, belum terverifikasi Dewan Pers dan tak berbadan hukum pers. Jurnalisnya pun belum tercatat melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Juga dalam tembusan tertera ditujukan kepada, Yth. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Majalengka (sebagai laporan karena organisasi resmi yang diakui sekaligus konstituen Dewan Pers)”.

Chief Executive Officer (CEO) Aang Lukmawan, beserta Pimpinan Redaksi matamaja.com Ajat Sudrajat baru-baru ini angkat bicara.

Matamaja.com terbit berdasarkan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, PT Maja Aset Digital. AHU-0035451. AH 01.01 TAHUN 2020 NPWP: 95.439.260.1-438.000, NIB: 0220100712686, Nomor Rekening: 429301014848538.

Dan alamat kantor Tim IT Support: PT Maja Aset Digital Jalan Jayasentosa, Nomor 110, RT/RW 001/001, Jatipamor, Panyingkiran, Majalengka. Support@matamaja.com.

“Jadi menurut saya, matamaja.com dari sisi apa tidak berbadan hukumnya?,” tukas CEO dan Pimpinan Redaksi matamaja.com.

Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa awak media mendatangi kantor Kades Dawuan, dengan maksud untuk melakukan konfirmasi.

Kades atau yang akrab disapa Kuwu Abdul Rohiman mempersilahkan awak media dengan syarat hanya perwakilan saja, dengan didampingi Sekretaris Desa (Sekdes) Eka Sutrisna, S.T, dan Kasi Ekbang Endi Suhendi,

Kuwu Abdul Rohiman menjelaskan,  bahwa keterangan dalam isi surat tersebut berdasarkan arahan dari Ketua PWI Majalengka Jejep Falahul Alam.

“Saya berkunjung ke kantor PWI Kabupaten Majalengka, maksudnya untuk konsultasi terkait permasalahan dalam pemberitaan matamaja.com, dan saya diarahkan untuk mengirimkan surat “Hak Jawab dan Hak Koreksi Pemberitaan”. Kemudian saya dikasih tulisan semua keterangan dalam isi surat tersebut berdasarkan arahan atau ide dari Ketua PWI Majalengka Jejep Falahul Alam. Saya tinggal ketik saja,” jelas Kuwu Abdul Rohiman dengan diiyakan Sekdes dan Ekbang.

“Kami tidak bermaksud sedikitpun untuk menghina wartawan, dan lagi pula saya datang ke kantor PWI tidak meminta untuk bikin berita sanggahan matamaja.com,” tambah Kuwu Abdul Rohiman.

Ditempat terpisah beberapa awak media mendatangi kantor PWI Kabupaten Majalengka, dengan maksud untuk melakukan konfirmasi kepada Ketua PWI Majalengka Jejep Falahul Alam.

Dengan didampingi Ayub dan Asep Trisno kepada awak media media Jejep mengakui, bahwa betul isi atau tulisan dalam surat tersebut adalah memang berdasarkan arahan, pemikiran dan ide dari kami.

“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan awak media yang telah berkunjung silaturahmi ke kantor PWI Kabupaten Majalengka. Kami jelaskan kantor ini terbuka untuk umum, siapapun yang datang berkunjung, akan kami sambut dengan baik. Kita kupas pokok permasalahan, awalnya Kades Dawuan datang ke kantor PWI Kabupaten Majalengka, meminta pencerahan terkait pemberitaan yang dipublikasikan oleh matamaja.com dan kemudian kami menyerahkan untuk mengirimkan surat hak jawab dan hak koreksi pemberitaan, dan memang betul isi atau tulisan dalam surat tersebut adalah memang berdasarkan arahan, pemikiran dan ide dari kami,” jelas Jejep.

Kami perjelas, bahwa rekan-rekan wartawan tergabung di bawah organisasi PWI dan PWI bernaung di bawah Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang pastinya berdasarkan dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, maka sesuai dengan isi surat.

Terlebih setelah kami menelusuri di situs resmi Dewan Pers, media
matamaja.com, belum terverifikasi Dewan Pers dan tak berbadan hukum pers.

Jurnalisnya pun belum tercatat melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pengertiannya,  bahwa kami mengacu dari dan berkiblat pada Dewan Pers, dan memang seperti itu adanya.

Adapun kalau media matamaja.com bergabung dalam wadah organisasi Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) dan AWI berlindung di bawah naungan Dewan Pers Indonesia (DPI) bukan Dewan Pers (DP).

“Sedangkan DPI dan DP keduanya beda arah, ya kami tidak mengetahui tentang DPI, maka pantas kami mengemukakan pendapat seperti itu,” tukas Jejep.

Ditambahkan Ayub, bahwa kita semua sama rekan media adalah saudara.

Apapun medianya, di manapun bernaung nama organisasinya, karena semuanya berdasarkan dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Jadi tidak perlu ada yang harus dipermasalahkan,” ucap Ayub.

Ketua AWI DPC Majalengka Masduki Muchsin, S.E. menjelaskan, bahwa Kades Dawuan Abdul Rohiman Baehaki, tidak memahami Undang Undang Pers.

Kalau memang betul seperti yang diutarakan oleh Kades Dawuan, bahwa keterangan dalam isi surat itu berdasarkan arahan dari Ketua PWI Kabupaten Majalengka.

“Saya pastikan itu adalah, oknum Ketua PWI,” tegas Masduki.

Menurut Masduki, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bahwa Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk memverifikasi perusahaan pers.

“Perlu diketahui, bahwa wartawan matamaja.com bergabung dalam wadah organisasi AWI, dan AWI berlindung di bawah naungan Dewan Pers Indonesia (DPI) bukan Dewan Pers (DP),” ujar Masduki.

Sedangkan DPI dan DP keduanya telah sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

“Kalau memang diantaranya ada yang tidak sesuai undang-undang, atau Ilegal, seharusnya pemerintah berani membubarkan,” tegas Masduki.

Masalah UKW tidak menjadi keharusan.

“Tapi, kadang kala untuk di lapangan kan perlu. Karena pemahaman di lapangan itu kadang kala, yaa tadi, orang-orang “Pengecut” atau oknum-oknum “Penjilat” yang tidak mengerti tentang Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, selalu menggulirkan ketika ada wartawan yang tidak punya UKW “Tolak!!”. Itu terjadi di lapangan Pak,” ujar Masduki.

“Kalau memang itu menjadi syarat kita, oke!!. AWI akan mengeluarkan sertifikat UKW dan kartu UKW nya,” tegas Ketua AWI DPC Majalengka.

Tidak hanya itu, Masduki menyikapi dan mengkritisi dengan maraknya isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, dan para insan pers, terkait organisasi kewartawanan yang tidak terdaftar di Dewan Pers, dianggap tidak resmi dan abal-abal.

“Ini perlu disikapi, karena Dewan Pers ini tak punya kewenangan memverifikasi media dan wartawan, termasuk organisasi profesi wartawan. Hanya oknum-oknum “Penjilat” yang tidak mengerti Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Dasar (UUD) 45 dan Pancasila. Secara terus-menerus menggulirkan dan mengulang-ulang “Kaset Rusak” tentang tidak diakuinya media dan wartawan yang tidak terdaftar di webnya Dewan Pers. Itu hanya ulah oknum Sehingga “Membunuh” kita yang suka menulis,” papar Masduki.

Masduki menegaskan, Dewan Pers itu bukanlah lembaga negara yang berhak dan berwenang untuk melegalkan suatu organisasi atau lembaga.

AWI juga akan bertindak tegas dan akan membawa ke ranah hukum, bagi oknum-oknum yang membuat resah terkait UKW.

“Dan perlu ditegaskan, Dewan Pers, tidak berhak memverifikasi media dan wartawan. Dewan Pers tidak punya wewenang untuk itu. Dewan Pers bukan lembaga negara, dan jika masih ada menemukan oknum wartawan, saya tegaskan, dan atau siapapun yang membuat resah, dan mencemarkan nama baik media, dan wartawan. Kita menggandeng LBH AWI dan Dewan Pers Indonesia untuk melaporkan dan mengambil langkah-langkah ke pihak kepolisian,” imbuh Masduki.

Lanjut Masduki ,Jika ada hal itu, direkam diambil videonya, kita laporkan segera.

Kalau kita dianggap ilegal atau kita tidak punya sertifikat UKW.”Tolong!!, video kan, kita akan melakukan langkah hukum. Karena ini sudah meresahkan,” pungkas Ketua Ketua AWI DPC Majalengka Masduki Muchsin, S.E. (Mukhsin Leo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *